Oleh: Iwan Fatoni


Pembukaan untuk rekruitmen calon PNS baru akan segera dimulai. Tentu dengan beberapa prasyarat yang harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, agar kedepan ada kualitas dari pegawai birokrasi yang baru. Sehingga menjadi wujud nyata dalam melakukan pelayanan terhadap semua elemen masyarakat dengan baik dan adil. 
Namun pola rekruitmen jika masih ada indikasi suap, yang dimainkan oleh beberapa oknum calo, maka pola pegawai birokrasi yang baik sesuai dengan semangat good government, hanyalah manipulative belaka. Karena bila sejak awal pola yang dilakukan adalah masih mengandalkan suap, yang coba dilakukan oleh oknum dalam birokrasi. Maka hal ini akan semakin menjadi pola yang tidak demokratis dan tidak berbasis pada kualitas SDM yang menunjang. Tentu hal ini sudah masuk dalam ranah hukum Tindak pidana korupsi bagi setiap pejabat yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menerima dan meminta uang dari rekruitmen calon PNS yang baru. 
Pelaksanaan tahap masuk CPNS dimulai dari Pendaftaran, Pelaksaan ujian seleksi CPNS, Koreksi, hingga hasil, merupakan syarat formal dari pola administrasi yang dilakukan. Namun dalam banyak kasus bahwa seluruh mafia CPNS sudah terlebih dahulu mengantongi data berapa kuota tenaga yang diperlukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, atau kuota PNS tahun depan. Peserta yang telah berhubungan dengan mafia CPNS maupun peserta umum tanpa berhubungan dengan mafia, melakukan tahap pendaftaran seperti yang telah ditetapkan. Namun, peserta yang telah berhubungan dengan mafia CPNS, baik berkas dan no regsitrasi pendaftaran akan diserahkan kepada mafia tersebut, agar dikawal prosesnya hingga pada saat ujian nanti.. Mafia CPNS, karena sudah merupakan praktik lama, sangat rapi dan sudah memetakan sistem perekrutan CPNS. Mulai dari komposisi kepanitiaan Nasiona maupun daerah, Konsorsium universitas maupun TIM IT. Selanjutnya, pengawalan tersebut adalah bagian dari proses negosiasi antara mafia dengan stakeholder, jadi di tahap pendaftaran pun mafia CPNS telah memainkan peran. Dengan memberikan uang DP kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kewenangan dalam seleksi CPNS. 
Bandar atau bos mafia CPNS tentunya tidak turun langsung untuk berhubungan dengan stakeholder seleksi CPNS, mereka bekerja mengefektivkan kurir yang telah bekerja dan mempunyai pengalaman dalam menjalankan praktik percaloan seleksi CPNS. Di sisi lain, bandar-bandar besar mafia CPNS memerintahkan kaki kaki yang lain untuk mencari konsumen atau peserta baik yang ada di nasional maupun daerah.. Sedangkan Ujian, sebenarnya ujian disini adalah formalitas belaka, sebagai bentuk pelaksanaan juklak dari sistem seleksi CPNS saja, tidak ada yang sungguh dilakukan dalam proses ujian seleksi ini. Mengapa demikian? Siapa-siapa peserta yang akan lulus nantinya namanya sudah ditangan para mafia CPNS karena berkas pendaftaran sudah dikantongi. 
Kelemahan lain dari sistem seleksi ujian nasional CPNS adalah, kepanitiaan tidak mempublikasikan jawaban soal ujian seleksi dan peserta tidak diperkenankan untuk menyalin lembar jawaban. Celah inilah yang benar-benar digunakan oleh mafia CPNS untuk mengeruk duit peserta, jadi peserta tidak pernah tau pada saat hasil akhir apakah lulus atau tidak, bahkan peserta yang pintar sekalipun belum tentu yakin akan bisa lulus. Anehnya, selesai ujian lembar jawaban akan disentralisir oleh Kepanitiaan Pusat maupun daerah, dengan dikoreksi secara sistem komputer oleh TIM IT yang telah ditunjuk oleh Menpan. Setelah proses tersebut kemudian baru hasil akhirnya. 
Kasus yang sudah bertahun-tahun terjadi dalam pengumuman yang tercantum hanya nama peserta yang lulus saja, akan tetapi tidak dicantumkan berapa skor peserta yang lulus maupun peserta yang tidak lulus. Bandar mafia CPNS sudah mensetting sejak mulai pendaftaran hingga koreksi siapa saja yang lulus nantinya.. Hampir semua bandar mafia CPNS melakukan hal yang sama, cara yang sama, yang membedakan adalah BANDAR MAFIA CPNS dan SIAPAKAH YANG MEMBERIKAN SETORAN LEBIH BESAR KEPADA STAKEHOLDER SELEKSI CPNS?
Kita dapat bayangkan kisaran dana yang harus dikeluarkan minimal untuk lulus ujian, peserta mengeluarkan biaya puluhan juta hingga ratusan juta.